THE MEDIATOR

M. Guntur Hamzah

Blog

S3: Filsafat Ilmu (Kelas Univ. Mulawarman)

Posted by M. Guntur Hamzah on May 21, 2012 at 7:00 AM
TUGAS FILSAFAT ILMU MAHASISWA S3 KELAS UNIV. MULAWARMAN:


Bagi Mahasiswa yg memperoleh Nilai T, maka melengkapi tugas matakuliah tsb sbb:


1. Mengirim via email  ke (mguntur75@gmail.com) Tugas Filasafat Ilmu dalam format penulisan Jurnal (lengkap) paling lambat Tgl. 31 Mei 2012, pk. 24.00.

2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan secara langsung dalam web/blog ini paling lambat Tgl. 31 Mei 2012, pk. 24.00. Pertanyaannya adalah: (a) Bagaimana hubungan teori kebenaran dengan perilaku koruptif yang "membudaya" di masyarakat kita; (b) apa solusi filosofis yg dapat Anda tawarkan untuk mengatasi perilaku koruptif tersebut? Jelaskan jawaban Anda!

Selamat Bekerja!
Terima kasih,


M. Guntur Hamzah

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

7 Comments

Reply Nur Arifudin,No Pokok:P0400311441(Samarinda, Kaltim/Univ.Mulawarman)
10:20 PM on May 23, 2012 
a. Hubungan antara teori kebenaran dengan perilaku koruptif yang membudaya di masyarakat kita.
Perilaku koruptif yang terjadi di masyarakat muncul adanya pandangan yang ada ditengah-tengah masyarakat yang Kapitalis, yang kemudian memandang bahwa segala sesuatu diukur melalui materi mulai dari hal yang kecil sampai dengan kehormatan seseorang diukur dari materi bukan dari nilai kejujuran, kebenaran, kebaikan serta keluhuran budi hal ini tercermin ketika terjadi pada saat pesta demokrasi sulit kita temukan masyarakat yang mempertanyakan ?mana calon yang paling jujur atau yang paling berbudi luhur? disamping itu pola-pola budaya instan atau menghendaki kondisi serba cepat tercapai dengan mengesampingkan proses. Pandangan masyarakat yang menghendaki kondisi serba cepat (instan) kondisi ini akan menimbulkan perilaku koruptif jika dipengaruhi minimnya pemahaman masyarakat tentang kesiapan untuk hidup tertib, dan minimnya bentuk kesabaran. Ketiga hal tersebut merupakan faktor yang perlu dianggap penting sebagai bahan renungan kita untuk menggali aspek ontologis mengenai faktor yang menyebabkan perilaku koruptif yang membudaya.
Pola instan membentuk perilaku masyarakat untuk cenderung meninggalkan nilai-nilai kebenaran serta kebaikan dari perspektif norma pola ini menyebabkan lahirnya masyarakat yang selalu berpikir pragmatis, mekanistis dan individualis, dengan mengesampingkan humaniora. Sehingga untuk mencapai suatu tujuan berpotensi untuk melakukan perilaku koruptif yang merupakan pelanggaran terhadap norma termasuk norma hukum.
Pola minimnya untuk hidup tertib dan kurangnya kesabaran merupakan faktor yang tidak kalah pentingnya untuk kita perhatikan sebagai penyebab perilaku koruptif, karena jika pola instan tetapi masyarakat mau hidup tertib dan sabar melalui proses maka perilaku koruptif tidak akan berpeluang muncul. Namun jika sebaliknya maka perilaku koruptif akan tumbuh subur.






b. Solusi filosofis yang dapat ditawarkan untuk mengatasi perilaku koruptif tersebut.
Menurut hemat saya untuk mengatasi perilaku koruptif tersebut kita tidak akan mampu jika berkutat pada aspek represif saja jika aspek lainnya tidak digarap secara baik. Sebagaimana teori dari Prof Soerjono Soekanto terkait dengan Efektivitas Hukum dipengaruhi oleh factor-faktor :Hukumnya, PenegakHukum, Sarana dan Fasilitas, Masyarakat, serta Budaya Hukum.
Budaya hukum merupakan kekuatan yg menggerakkan bekerjanya hukum. Kendati bangsa-bangsa menggunakan hukum yg sama, tetapi perbedaan budaya hukum akan menentukan bagaimana kenyataan hukum itu bekerja. Budaya hukum sebenarnya adalah nilai-nilai tradisi, dan lain-lain kekuatan spiritual yg menentukan bagaimana hukum itu dijalankan dalam masyarakat.Tipe Masyarakat yang ada akan mempengaruhi budaya hukum, misalnya type masyarakat individual dan type masyarakat collective-communal akan mempengaruhi budaya hukumnya masing-masing.
Sehingga untuk mengatasi perilaku koruptif kita perlu berupaya bahwa nilai-nilai masyarakat untuk dikembalikan pada Khittahnya, dalam hal ini pandangan Kapitalistik yang pragmatis Mekanistik perlu diganti dengan pandangan humanistik, komprehensif yang berkeadilan.
Hal ini bisa ditempuh melalui pendidikan dilingkungan keluarga dengan cara memberikan penyuluhan kepada para ibu untuk mencanangkan budaya sayang keluarga. Tingkat masyarakat perlu pembinaan desa humaniora yang dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi perkembangan generasi baru yang potensial. Tingkah pendidikan formal perlu pendalaman nilai-nilai humaniora yang bersandar pada nilai-nilai hukum kebenaran, dan keadilan, serta etika dan moralitas sehingga mampu menciptakan nilai-nilai baru dlm kehidupan masyarakat, atau melakukan rekayasa dalam suatu masyarakat yg sesuai dgn perkembangan zaman, teknologi, serta keadaan masyarakat.
Reply Bela Indi Sulistyo NPM: P0400311030
5:09 AM on May 24, 2012 
a) Menurut Bradley; ?Kebenaran itu adalah kenyataan?, tetapi bukanlah kenyataan (das Sollen) itu tidak selalu yang seharusnya (das Sein) terjadi. Kenyataan yang terjadi bisa saja berbentuk ketidakbenaran (keburukan). Jadi ada 2 pengertian kebenaran, yaitu kebenaran yang berarti nyata-nyata terjadi di satu pihak, dan kebenaran dalam arti lawan dari keburukan (ketidakbenaran) (Syafi?i, 1995). Sehingga perilaku koruptif merupakan kenyataan yang buruk. Disinilah hubungan antara teori kebenaran dengan kenyataan perilaku buruk yang ada pada masyarakat, yaitu perilaku koruptif.
Salah satu teori menyebutkan, bahwa budaya koruptif di masyarakat kita dikarenakan rusaknya akhlak moral dan mental yang berakar dari kalahnya filsafat hidup berbasis nilai oleh filsafat hidup berbasis materi. Manusia adalah makhluk nilai dan makhluk materi. Begitu dorongan nilai itu kalah oleh dorongan materi, maka perilaku manusia akan lebih condong mengabaikan nilai dalam mencari materi.
Meminjam penjelasannya Ian Marshall & Zohar (Spiritual Capital: 2004), budaya korupsi muncul oleh dorongan minus yang disebutnya keserakahan. Manusia menjadi serakah (materialisme, mencari keuntungan pribadi, mudah cemburu terhadap apa yang dimiliki orang lain) karena ada keresahan sebagai akibat dari hampanya nilai-nilai dalam diri.
Teori di atas sesuai dengan teori kebenaran. Bahwa kebenaran itu sangat ditentukan oleh potensi subyek serta tingkatan validitasnya. Kebenaran ditentukan oleh potensi subyek yang berperanan di dalam penghayatan atas sesuatu itu. Bahwa kebenaran itu adalah perwujudan dari pemahaman (comprehension) subjek tentang sesuatu terutama yang bersumber dari sesuatu yang di luar subyek itu realita, perisitwa, nilai-nilai (norma dan hukum) yang bersifat umum.
Bahwa kebenaran itu ada yang relatif terbatas, ada pula yang umum. Bahkan ada pula yang mutlak, abadi dan universal. Wujud kebenaran itu ada yang berupa penghayatan lahiriah, jasmaniah, indera, ada yang berupa ide-ide yang merupkan pemahaman potensi subjek (mental, rasio, intelektual).
Bahwa substansi kebenaran adalah di dalam interaksi kepribadian manusia dengan alam semesta. Tingkat wujud kebenaran ditentukan oleh potensi subjek yang menjangkaunya. Semua teori kebenaran itu ada dan dipraktikkan manusia di dalam kehidupan nyata. Masing-masing mempunyai nilai di dalam kehidupan manusia.

b) Secara filosofis, untuk mengatasi perilaku koruptif masyarakat kita adalah dengan cara ?mendemo? diri kita sendiri.

Meskipun, hal ini tidak ditemukan dalam terminologi formalnya, tetapi terkadang kita juga perlu mendemo?mengubah perilaku buruk menjadi baik?diri kita atau sesama kita atau rakyat kita. Ketika perilaku korupsi itu sudah menjadi budaya, hampir bisa dipastikan budaya itu muncul karena ada dialog kebobrokan moral dan mental antara rakyat dan pemerintah atau kita semua.

Pada titik pemikiran yang paling reflektif, mungkin hati kita bisa bersuara bahwa masyarakat yang koruptif memang pasangannya adalah pemerintah yang koruptif atau juga sebaliknya. Bahwa solusinya, harus dimulai dari dua belah pihak, dari pemerintah dan diri sendiri. Jika semua manusia melakukannya, dapat dipastikan sifat koruptif akan mati.
Reply Syahrin Naihasy / NPM: PO 400311028
10:22 AM on May 29, 2012 
JAWABAN SOAL NO. 2 BAGIAN 1:
1. Bagaimana hubungan teori kebenaran dengan prilaku koruptif yang ?membudaya? dimasyarakat kita?
Jawab : Untuk menjelaskan hubungan antara teori kebnaran dngan prilaku koruptif dapat dijelaskan sebagai berikut:
Menurut pandangan Filsafat Ilmu ukuran kebenaran sesuatu dikemukakan ada 3 (tiga) teori tentang kebenaran,yakni :
a. Teori kebenaran Koherensi ( Teori Saling Berhubungan)
b. Teori kebenaran Korespodensi (Teori Persesuaian)
c. Teori kebenaran Pragmatisme (Teori Kegunaan)(Drs.HA.FUad Ihsan, Filafat Ilmu, Rineka Cipta,Jakarta,2010,hal.133)
Pertama, teori kebenaran atas dasar teori koherensi menyatakan bahwa suatu proposisi (pernyataan)dinggap benar bila pernyataan tersebut bersifat konsekuen atau saling berhubungan dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar.
Kedua,teori kebenaran didasarkan teori korespondensi yang menyatakan bahwa suatu pernyataan dikatakan benar bila materi pengetahuan yang dikandung pernyataan tersebut saling bersesuian dengan obyek yang dituju oleh kenyatan tersebut.
Ketiga teori kebenaran atas dasar teori pragmatisme menyatakaan kebenaran bahwa suatu kebenaran diukur dengan kriteria apakah kenyataan tersebut besifat fungsional dalam kehidupan praktis yang bermanfaat.
Intinya ketiga teori tersebut menyatakan bahwa kebenaran adalah suatu keberanan yang saling berhubungan dengan kearah kebenaran sebelumnya yang bermanfaat.
Berakitan dengan perbuatan korupsi yang?membudaya? dapat dijelaskan sebagai berikut:
Secara ilmu bahasa (etimology) kara korupsi berasal dari lata Latin ?corruption? berarti ?kerusakan? atau berarti ?penyogokan?. Sedangkan secara undang-undang sebagaimana diatur didalam UU.No.31 Tahaun 1999,yang diubah dengan UU.No.20 Tahun 2001,tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999, Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur didalam pasal 2,pasal 3 , pasal 4 dan pasal 20, maka perbuatan korupsi adalah perbuatan terlarang. Kalau dikaitkan dengan pendekatan teori kebenaran sebagaimana dijelaskan diatas maka perbuatan korupsi adalah perbuatan tidak benar karena menurut teori kebenaran harus ada persesuaian antara kebenaran yang diatur didalam UU.No. 31 Tahun 1999 dengan prilaku manusia agar tidak meelakukan ketidakbenaran seperti perbuatan korupsi.
Jadi kesimpulannya berdasarkan teori kebenaran maka perbuatan korupsi adalah perbuatan tidak benar dan bahkan merusak karena bertentangan dengan UU.No.31 Tahun 2009, sehingga perbuatan yang tidak benar harus dikembalikan dalam keadaan semula supaya perbuatan korupsi dan suap tidak dilakukan lagi dan bagi pelakunya harus dihukum.
Reply Syahrin Naihasy / NPM: PO 400311028
10:36 AM on May 29, 2012 
JAWABAN SOAL NO. 2 Bagian 2:
2. Apa solusi filosofis yang dapat Saudara tawarkan untuk mengatasi prilaku koruptif tersebut?
Jawab : Solusi filosofis yang ditawarkan untuk mengatasi prilaku korupsi dapat dilakukan memelui beberapa langkah.
Pertama harus diidenfikasi latar belakang terjadi korupsi, kemudian diidentifikasi jenis-jenis korupsi yang selanjutnya yang ketiga dicari solusi mengatasinya. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Latar belakang terjadinya korupsi:
Menurut Andi Hamzah yang dikutif oleh Edi Yunara,SH,MH latar belakang dari adanya perbuatan korupsi adalah sebagai berikut:
1). Kurangnya gaji PNS dari kebutuhan yang meningkat.
2). Latar belakang kultur Indioesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi.
3).Manajemen yang kurang baik dan control yang kurang efektif fan efisien yang akan memberikan peluang orang untuk korupsi.
4). Modernisasi mengembangbiakkan korupsi. (Edi Yanara, SH,MH,Korupsi dan Pertaggunjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus, PT.Citra Adtya Bakti,Bandung,2005, Hal.5)
Sedangkan menurut Syed Hussein Alatas menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi sebagai berikut:
1). Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan yang mempengaruhi tingkah laku yang mejinakkan korupsi.
2). Kelemahan pengajaran agama dan etika.
3). Kurangnya pendidikan
4). Kemiskinan
5). Tiadanya tindakan keras.
6). Struktur pemerintahan
6). Keadaan masyarakat yang ikut memberi peluang adanya korupi. (Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3S,Jakarta,1986, hal 46).
Wakil Ketua KPK Busyro Muqaddas melalui siaran Metro TV tanggal 25 Mei 2012,jam 20.00 Wita menyatakan ?Koruptor di Indonesia makin marak dan sudah hilang rasa malu?.
Handoyo Sudrajat, Deputy Bidang pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK mengatakan salah satu sumber korupsi di Indonesia karena ?biaya politik yang tinggi dalam pencalonan Kepala Daerah akan mendorong pejabat melakukan korupsi karena akan mengembalikan biaya politik itu? (Surat Kabar Kalpos Edisi Sabtu,26 Mei 2012, hal. 3, terbitan Samarinda).
Wakil Katua KPK Bambang Wijayanto mengatakan modus korupsi PNS dan Pejabat Negara melakukan korupsi pada perjalanan dinas,yakni mengakali jumlah tiket pesawat yakni dengan cara membuat boarding pass melalui maskapai penerbangan saat check in tetapi tidak berangkat, menggelembungkan biaya akomudasi, mengagendakan biaya perjalanan fiktif dan meminta fasilitas didaerah walau sudah ada biaya dari pusat. (Surat Kabar, Suara Kaltim, Edisi Senin,28 Mei 2012, hal 1,terbitan Samarinda,Kaltim)

b. Jenis-jenis korupsi:
Menteri Keuangan RI dan BPKRI sebagaimana dikutip Surat Kabar Kalpos edisi Jumat 25 MEI 2012, hal.1, yang terbit di Samarinda dan Surat Kabar Kaltim Pos, Edsisi Jumat 25 Mei 2021,hal 5, yang terbit di Balikpapan menyatakan ada banyak modus operandi prilaku korupsi antara lain:
1). Manipulasi perjalanan dinas PNS walaupun sistem pembiayaan yang tadinya cara ?Lump Sum? menjadi cara ?At Cost? namun manipulasi tiket palsu dan boarding pass palsu dimana kerugian negara pada tahun 2011 yang mencapai Rp.18 trilyun.
2). Bantuan bansos palsu dengan membuat lembaga penerima bansos fiktif seperti Yayasan,PT dan CV.
3). Pengadaan bank tanah oleh pejabat dengan harga fiktif kerjasama dengan pemilik tanah.
4). Membuat izin Kuasa Pertambangan batu bara fiktif yakni pemilik sebenarnya adalah pejabat tetapi atas nama orang lain.
5). Terjadinya penujukan langsung atas suatu proyak dengan dalih kebutuhan mendesak padahal seharusnya melalui tender kerjasama dengan kontraktor.
Dan masih banyak modus operandi lain yang intinya dimainkan oleh para pejabat dengan para kontraktor.


(JAWABAN SAYA LANJUTKAN PADA POST COMMENT BERIKUTNYA)
Reply Syahrin Naihasy / NPM: PO 400311028
10:39 AM on May 29, 2012 
LANJUTAN JAWABAN SAYA ATAS SOAL NO.2 BAGIAN 2 TTG "Apa solusi filosofis yang dapat Saudara tawarkan untuk mengatasi prilaku koruptif tersebut?"

c. Solusi Filosofis Mengatasinya.
Dengan sudah terindentifikasi latar belakang, jenis-jenis korupsi dan modus operandi maka perlu dikaji secara filosofis mengapa tindak pidana korupsi terjadi bahkan semakin hari semakin menggurita. Kalau kita perhatikan kajian filofis sebagaimana diajukan oleh IR.Pudjawijatna dengan memperhatikan beberapa pendapat ahi filsafat (filosof) menyatakakan bahwa manusia terdiri dari jiwa/rohani dan jasmani /fisik. Aliran materialisme sebagaimana diajukan Feurbach (1804-1872), Karl Marx (1818=-1883) dan Lamettrie (1709-1751) kehidupan manusia yang penting adalah pemenuhan kebutuhan jasmani/fisik saja sehingga fikiran dan kerja dengan mengejar materi sehingga menjadi paham kehidupan menjadi ?isme? yakni materialisme. (IR.Poedjawijatna,Pembimbing Kearah Alam Fisafat, Pembangunan Jakarta,1973, hal.126). Disisi lain manusia memiliki unsur jiwa/rohani yang justru penyebab dan mendorong prilaku manusia, sehingga pembinaan rohani sangat diperlukan,pendapat ini diajukan oleh Sigmunt Freud (1856-1939) dan Adler (1870-1937) (IR.Poedjawijatna, Ibid, hal.186 dan 220).
Menurut pendapat saya kajian filosofi diatas dapat digunakan untuk upaya memberantas korupsi yakni diintesifkan pembinaan rohani melalui pendekatan ajaran agama yang diselenggarakan secara sistematis dan terukur mulai kurikulum pendidikan agama di lembaga pendidikan dengan diintensifkan baik dengan ajaran teoritis maupun praktek pelaksanaan agama, pencerahan pendidikan agama mulai PNS pemula yang baru diangkat sampai PNS menjadi pejabat. Langkah ini penting karena trend pelaku koruptor semakin meningkat walaupun yang dihukum sudah cukup banyak.Disamping itu perlu pula para koruptor dijatuhi pidana maksimal dengan pidana hukuman mati sebagaimana diatur didalam pasal 2 ayat (2), UU.No. 31 Tahun 1999,yang telah diubah dengan UU.No.20 Tahun 2001,tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,adalah untuk upaya ?shock therapy? bagi jiwa manusia sabagaimana diuraikan oleh IR.Pudjawiyatna diatas.
Reply Nur Asikin
1:15 AM on May 31, 2012 
Nur Asikin (P0400311442)
(a) Bagaimana hubungan teori kebenaran dengan perilaku koruptif yang "membudaya" di masyarakat kita;
Jawab :
Adapun hubungan antara teori kebenaran dengan perilaku koruptif yang ?membudaya? dimasyarakat kita adalah korupsi itu masalah, korupsi itu muncul karena permasalahan struktural lebih tepatnya korupsi tergantung dari struktur-struktur kekuasaan. Salah satu unsur terpenting adalah apakah hukum negara berfungsi dan sudah ditegakkan. Jadi, apakah UU sdh secara optimal mendukung perang melawan korupsi dan apakah ada political will untuk memanfaatkan UU itu sepenuhnya.
Korupsi itu tidak independen ada banyak variabel pendukungnya dan korupsi juga harus dilihat dari hukum kausalitas, yaitu sesuatu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sebabnya. Sebab itulah yang menimbulkan akibat. Korupsi adalah akibat, yaitu akibat dari sistem yang longgar. Sistem yang memberikan peluang orang untuk melakukan korupsi. Korupsi juga adalah akibat dari kehilangan idealisme dan pengutamaan pada materialisme? dalam artian pengaruh materialisme adalah penyebab terjadinya korupsi
Dan perilaku korupsi ini juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat kelas menengah tapi juga pada masyarakat bawah yang tentu nilainya yang dikorupsi juga tergantung dari
tingkatan kelas tersebut.
Menurut Frans Magnis suseno dalam makalahnya?Korupsi mengorupsi di indonesia?
Barangkali yang lebih berpengaruh atas merajalelanya korupsi daripada latar belakang budaya adalah disintegrasi sosial yang disebabkan oleh modernisasi. Dan itu berlaku baik bagi kelas-kelas menengah keatas maupun kebawah. Masyarakat menengah kebawah, terutama dikota-kota besar membutuhkan perjuangan yang keras untu tetap survive. Mereka membutuhkan alat perjuangan yaitu uang. Uanglah yang membuka semua pintu.
Masyarakat kelas menengah keatas juga memerlukan dana jauh melebihi pendapatan resmi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup yang metropolis.
Ini artinya bahwa perilaku korupsi bisa melekat pada siapa saja dan semua orang berpotensi menjadi koruptor.
Reply Nur Asikin
1:18 AM on May 31, 2012 
Nur Asikin (P0400311442)
(b) apa solusi filosofis yg dapat Anda tawarkan untuk mengatasi perilaku koruptif tersebut? Jelaskan jawaban Anda!
Jawab :
Korupsi bukan hanya merupakan masalah lebih dari itu, korupsi telah menggerogoti ketahanan bangsa dan Negara disemua bidang
Menurut hemat saya ada beberapa hal yang harus dilakukan :
1. Bagaimana mewujudkan kondisi2 sistemik yang optimal untuk pemberantasan korupsi
2. Menuntut political will dari pemerintah maupun badan2 legislative terutama di tingkat nasional
3. Masyarakat sipil juga perlu bergerak mengkampenyakan anti korupsi disemua bidang dan semua stakeholder harus dilibatkan
4. Harus ada perubahan mendasar dalam pendidikan bangsa disemua tahap dan tingkatan
5. Perlunya dan penting nya pendidikan anti korupsi dikeluarga sebagai upaya preventif terjadinya korupsi
6. Kesadaran moral merupakan langkah produktif dan objektif dalam mengabolisi korupsi. Karena diyakini, moral menjadi pedoman hidup (way of life) bagi setiap insan manusia dan sebagai landasan vertikal dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Korupsi yang menimpa Indonesia, pada dasarnya merupakan praktik yang tidak akan pernah bisa ditemukan problem solving-nya, apabila jajaran pemerintah tidak mempunyai kesadaran diri (self awareness), bahwa tindakannya telah menyengsarakan rakyat banyak
7. Hukuman yang diberikan kepada para koruptor harus mempunyai efek jera dan semua aset koruptor tsb harus dibekukan dalam artian ketika seorang koruptor telah dinyatakan melakukan korupsi maka koruptor trs harus ?dimiskinkan?